By Marvel Sutantio | July 25, 2011

Hi all, first of all apologies for the very long hiatus. I was very busy with my work and personal life. I haven’t got time summarizing and posting Arga Hidayat’s analysis. I’ll do it asap on the next couple of posts. For now I dropped all work and rush to post this happy breaking news.

All of you may heard the new movie importer, Omega Films. Well, the government approved it, the Directorate General of Customs and Excise approved it, even the MPAA approved it too. Well now, it’s official, Omega Films will be bringing the MPAA movies back to Indonesia!

Last Saturday (July 23, 2011) GPBSI, or Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (Indonesian Cinema Business Association)  held a press conference at the Acacia Hotel, Jl. Kramat Raya No. 81, Jakarta. The following is the report from the press conference. Many thanks to Ms. Ratna Dewi (@veryluckylady88), Fashion Editor CINEMAGS, for her photo and coverage of the event.

There, the chairman, Mr. H. Djonny Syafruddin, SH announced several things:

H. Djonny Syafruddin, SH

1. Non MPAA movies does not fit with Indonesian moviegoers. Prove: There aren’t as many viewers as when MPAA movies were screened. MPAA movies usually bring approximately 800 viewers a day, while local movies only 20-30 viewers a day. Tax income from movies in Jakarta dropped to 50% during the first quarter of 2011. From 3.9 Billion Rupiah to only 1.8 Billion Rupiah due to no MPAA movies. But, even though the income have severely drop, 21 Cineplex made a commitment not to fire anyone or reduce their screens. 10.000 movie workers all over Indonesia is now safe from unemployment.

2. The two distributors; PT Camila Internusa Film & PT Satrya Perkasa Esthetika Film, will still have to pay taxes. No excuses, no pardon given. Omega Films is then approved as an official MPAA distributor.

3. There was never and there will never be Monopoly, because Cinema 21 has always followed the rules. “If there’s a movie that was banned from being screened at a Cinema (Writer’s note : Blitz’s), or a movie screened only in one Cinema (Writer’s note : Only in 21, not on Blitz), now that’s what you call a Monopoly, because it was done through force. You have to tell the difference between the company that screen a movie and the one that imported.  So please, take note of the differences okay? Especially since there have been two KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha or the Committee of Business Competition Watch) processes where GPBSI had participated, and there have been no proof of monopoly whatsoever,” said Mr. H. Djonny Syafruddin, SH. “Don’t accuse Cineplex 21 of monopolization. If you want, step up and build as much cinemas or more,” he later added. As it always been, most MPAA movies will be screened both at Cinema 21 and Blitzmegaplex.

4. It takes approximately 12 days for a movie to be screened, from Lembaga Sensor Film / LSF (Film Censor Board)  to the movie screens.

5. HARRY POTTER will be screened this end of the month, because we want to keep up with international schedule. There are 99 copies of HARRY POTTER 7-2 movie in process, most of them are 2D. 3D is to be confirmed. There are no exact date for it, due to the massive copying process. They’re usually copying 30-40 copies, now 99 copies. It will be screened simultaneously all over Indonesia, but delay should be expected, due to said copying process.

6. Admission/movie TICKET prices WILL NOT be increased! Cinema 21 understands that we’re in a tough time

7. TRANSFORMERS 3 will be screened, following the screening of  2-3 local films.  But it will most probably before Lebaran. 

8. Not all past summer movies will be screened. Distributor will only picked those which are deemed popular for Indonesian viewers

9. Don’t ask about Omega Films. The government & MPAA already approved them. If more questions arised, stability will be threatened. There are 16 movie importer in Indonesia, 3 of them has been audited, 1 passed (PT Amero Mitra Film), 2 are still on process, while the other 13 will soon be audited. The MPAA chooses the new Omega Films (#17). It’s their choice, Cinema 21 can’t do anything about that.

10. KUNG FU PANDA 2 will hopefully be screened during Lebaran Holiday (Statement made by Yan Widjaya)

11. Only 19 out of 33 provinces in Indonesia have Theaters/Cinemas. Cineplex 21 feels it is their job to encrease more screens and reach more provinces.

Looking at this, the movie crisis has come to an end, but things will never be the same again. Genre specific movie fans, those who love certain niche genres, and people who just love artsy, “idealistic” movies (the one with incredible production value or technique, such as the alien movie “Monsters”, the 4 babies from around the world documentation “Babies”, etc) will still be left in the dark. This is very unfortunate, since these types of movies that gives the most knowledge. Giving Indonesian movie makers the inspiration, the technique and the skills they need to expand and be better. These types of movies usually aren’t interesting for most Indonesian, but they will learn a thing or two given the exposure and time. But now, it will never happen. My point is, both Indonesia’s movie makers and movie lovers won’t “grow”. They’re just gonna be stagnant, following and trying to raise their bars based on mainstream movies.

On the next post, I will put up a transcript from Mr. Syafruddin’s speech. Credits also goes to Ms. Ratna Dewi for the data.

 

By Marvel Sutantio | July 4th, 2011

Baru-baru ini saya membaca di kaskus, di threat “[Breaking News] MPAA decided to stop distributing films for Indonesian market” halaman 396 & 398, tentang blog saya yang mengupas mengenai PER 33 2009. Di sana saya melihat agan Edwin05032009 & arga_hidayat memberi komentar kalau isinya salah, tidak jelas, misinformed, dll. Nah pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kritikannya, saya akuin saya bukan ahli hukum atau perpajakan. Saya hanya penulis blog yang sudah cukup kesal dengan tidak transparannya pemerintah dan tidak konsistennya mereka dalam menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu saya berusaha mencari jawabannya sendiri dan sekedar membagi hasil penemuan saya, serta memberi pendapat saya.

Info mengenai PER 33 2009 juga saya dapatkan dari artikel Bapak JB Kristanto di http://filmindonesia.or.id/post/sengketa-pajak-royalti-film Mengutip kata-kata nya : “Ini sudah berjalan selama dua tahun terakhir. Sebelum itu tidak ada potongan pajak penghasilan royalti itu. Seorang produser film yang mengedarkan filmnya pada Januari 2009 tidak terkena potongan, karena peraturan baru keluar 4 Juni 2009. Dengan demikian, berita yang menyebutkan bahwa ada penunggakan pajak sejak 1995 seperti dikatakan Direktur Teknis Kepabeanan Heri Kristiono (Kompas, 22 Februari 2011) agak diragukan kebenarannya. Begitu juga: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata yang memperkirakan kurang bayar pungutan atas royalti film impor selama dua tahun terakhir sekitar Rp 30 miliar dari 1.759 (?) judul film (Tempo, edisi 53/39. 28 Februari 2011). Sementara Menteri Keuangan hanya menyebut 250 judul selama dua tahun dengan tunggakan Rp 30 milyar (Kompas, 25 Februari 2011). Nilai tunggakan pajak ini belum termasuk denda. Jumlah judul film terakhir ini lebih masuk akal, karena setahunnya film impor yang masuk sekitar 180 judul. Artinya: ada sebagian yang sudah membayar.”

PER 33 2009 itu pun biarpun hanya sebuah peraturan Dirjen pajak, tapi begitu menentukan perhitungan royalti film. Bukan UU No 17 2006, apalagi UU 10 1995. Lagipula seperti yang saya tulis, PER 33 2009 itu mengapa tidak pernah dibahas sama sekali oleh Jero Wacik, dkk? SK Menteri itu pun cuma penetapan bea tunggal saja bukan? Dan jelas bukan SK itu yang diributkan dan berlarut-larut dalam perhitungan pajak semenjak 2 tahun yang lalu. Saya rasa semua orang pun, biarpun bukan ahli hukum atau perpajakan sekalipun, bisa menyepakati hal tersebut.

Mengenai pendapat saya di post tentang penyerahan hak cipta tanpa syarat dll itu hanya pendapat saja, sebuah contoh yang terpikir dan pendapat yang saya berikan. Tidak lebih, tidak kurang. Supaya tidak salah paham atau kaprah lagi, saya mengajak agan Edwin05032009 & arga_hidayat , whenever you guys read this, untuk memberikan penjelasan secara gamblang, konkret dan selengkap-lengkapnya mengenai hukum, pajak dan semua hal yang berhubungan dengan permasalahan krisis film ini. Bisa melalui komen, atau email saya langsung. Tolong berikan link-link lengkap dari pajak.go.id, file-file pdf aturan yang relevan, rangka urutan hukumnya, dll. Nanti akan saya post dan jabarkan semua di post yang baru. Jadi saya dan semua yang membaca blog ini bisa mengerti. Besar harapan saya penjelasan agan berdua bisa meng-clear kan semua kesimpang siuran yang ada. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran ke masyarakat, baik masyarakat Indonesia, maupun masyarakat dunia, mengenai kasus krisis film ini. Dan tentunya, berupaya mencari solusi terbaiknya. Saya tunggu email dan kabar baiknya. Terima kasih sebelumnya.

 

By Marvel Sutantio | June 30th 2011

Kurang lebih 2 minggu yang lalu saya sempat difollow dan dihubungi oleh Michael Holtz (@michael_holtz) di twitter. Dia ingin mewancarai dan menanyakan pendapat saya mengenai kasus krisis film ini. Selanjutnya kita pun berkirim-kiriman email dan saya memberi tahu semua ttg krisis film ini. Hasilnya adalah artikel yang di post di Associated Press sebagai berikut :

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_INDONESIA_HOLLYWOOD?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

Berita tersebut pun disebar dan digunakan sebagai sumber berita di berbagai website berita di Amerika:

Atlanta:

http://www.accessatlanta.com/atlanta…er-990242.html

ABC news:

http://abcnews.go.com/Entertainment/…ry?id=13948179

Bloomberg:

http://www.bloomberg.com/news/2011-0…-blackout.html

Newsday USA

http://www.newsday.com/news/nation/indonesians-bemoan-hollywood-blockbuster-blackout-1.2989961

San Fransisco:

http://www.sfgate.com/cgi-bin/articl…f232921D21.DTL

Washington Post

http://www.washingtonpost.com/business/economy/lean-pickings-for-indonesian-moviegoers-as-hollywood-studios-limit-releases-amid-tax-stoush/2011/06/28/AGxcVioH_story.html

Yahoo Amerika:

http://news.yahoo.com/indonesians-bemoan-hollywood-blockbuster-blackout-062941705.html

Dan juga di Inggris :

http://www.guardian.co.uk/film/2011/jun/28/indonesian-filmgoers-miss-hollywood-blockbusters

(Terima kasih untuk Agan Bell di Kaskus dan juga Twit2nya @Gerakan1Juta yang me list info ini. Saya list down disini biar lebih mudah dilihat dan diakses)

Kalo Prancis  sih udh dari beberapa bulan yang lalu:

http://www.inaglobal.fr/en/cinema/article/uncertain-future-foreign-films-indonesia

Selain membahas tentang keadaan di Indonesia, Michael Holtz juga menjabarkan tentang keberatan penonton Indonesia akan film-film horror berbau seks yang marak di studio. Moga-moga saja artikel ini bisa membuka mata dunia mengenai keadaan di Indonesia dan keabsurdan masalah pajak / royalti film ini. Keep your hopes up people, there’s still hope for us. Yang penting suara kita sudah sampai ke seluruh dunia! 🙂

Membedah PER 33 2009

Posted: June 22, 2011 in News

By Marvel Sutantio | June 22, 2011

Seperti isi email saya ke Mr. Ralph Cunningham, di post ini saya akan membahas tentang isi dari Peraturan Dirjen Pajak PER 33 2009 (bisa dilihat dan di download di : http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-33-2009.pdf), yang menurut saya terlalu spesifik dan memberatkan pihak importir dan pengusaha film kita.

Berikut saya tuliskan isi dari PER 33 2009 tersebut, berikut penjelasannya dalam notes yang di-bold :

Pasal 1

(1) Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi:

a. dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada ke! ajiban pembayaran kompensasi di

kemudian hari;

Note : Pemindahan tanpa syarat? emang ada ya praktek bisnis gitu kalo bukan penyitaan atau pengambilan paksa?

b. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau

memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematogra{i untuk jangka waktu atau wilayah tertentu;

Note : exclusive viewing, advance preview yang tipe2 nonton 25 menit pertama film, midnight, sneak preview, or anything yang terbatas. Ini masuk ke 21

c. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya

dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop; atau

Note : ini penayangan film biasa, day to day cinema business. hal wajar yang dilakukan oleh 21 dan blitz selama ini

d. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan

dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya.

Note : tanpa hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak? What the hell, ini mah bajakan atau penayangan ilegal diluar praktek hukum, gokil banget kalo sampe ginian dimasukin regulasi perpajakan?

 

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perianjian yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pasal 2

(1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari penggunaan hasil Karya Sinematografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huru{ d, tidak termasuk dalam pengertian royalti.

Note : Iya lah ya, kayanya di belahan dunia manapun super langka, atau hampir ga pernah ada praktik seperti a & d itu? Kalau sampai ginian masih dikenain royalty sih funky banget

(2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari pemberian hak menggunakan hak cipta kepada pihak lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c, termasuk dalam pengertian royalti.

Note : sudah pasti 2 praktek bisnis legal ini lah yang mungkin dikasih pengenaan pajak royalty, mo yang mana lagi coba? Menurut saya, pasal 2 ini semata-mata dibuat untuk menegaskan bahwa hanya poin b & c, alias praktek bisnis legal, alias 21 / blitz & distributor resminya yang kena

 

Pasal 3

Jumlah royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (2) yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan adalah:

a. sebesar seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b: dan

b. sebesar 10% dari bagi hasil dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c.

Note : Seluruh penghasilan kalau penayangan eksklusif dan 10% dari keuntungan untuk setiap film normal. Sedangkan pemerintah sudah menerapkan bea 23.75%. 10% untuk pemerintah pusat, 10-15% untuk pemerintah daerah atas dasar pajak penghasilan penjualan tiket. Menurut saya saja atau menurut para pembaca sekalian kalau penerapan pajak ini memang berlebihan, dan maaf-maaf kata, keterlaluan? 

Lucunya soal PER 33 2009 ini, yaitu sudah di created dan diupload di websitenya pajak.go.id sejak 6 mei 2009.  http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=685&Itemid=156 Tapi kok belum pernah disosialisasikan selama ini? Kenapa gak diterapkan dan ketahuan sudah atau belumnya di audit tahun 2010? Kenapa tau2 baru muncul dan hebohnya awal tahun 2011? Trus yang paling aneh kenapa PER 33 2009 ini JARANG DAN HAMPIR TIDAK PERNAH DISEBUT oleh pihak Dirjen Pajak, Jero Wacik maupun Agus Martowardojo di media manapun sebagai penjelasan sumber pelanggaran atau hutang pihak importir dan 21? Karena takut ketahuan keabsurdannya kah? Karena takut bakal kelihatan lalai menginforce sebuah regulasi selama 2 tahun terakhir? Yang pasti kalau para pembaca perhatikan, yang pernah disebutkan kalau pihak importir / 21 hanya melanggar UU No.17/2006 seperti yang ditulis di sini : http://www.indopos.co.id/index.php/nasional/34-berita-nasional/6524-pajak-film-dalam-negeri-nol-persen-luar-negeri-naik.html

Kita memang tidak akan pernah tau ada apa yang tejadi di balik layar pemerintahan dan bisnis. Bisa saja memang pihak 21 dan Dirjen pajak (dalam arti oknum-oknum tertentu di kedua belah pihak) yang sama-sama tidak jujur dan mengikuti aturan yang berlaku sejak dahulu. Tapi setidaknya, dengan adanya PER 33 2009 ini sudah jelas bahwa pihak Dirjen Pajak yang menerapkan aturan absurd yang meminta lebih banyak uang dan bea dari bisnis perfilman, itu satu fakta yang saya rasa tidak mungkin bisa dipungkiri lagi.

Peraturan Dirjen Pajak PER 33 2009 diatas adalah nyata dan bisa para pembaca baca sendiri. Apa yang saya lakukan hanya menjabarkannya saja. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya membaca post ini.

Update on Emails

Posted: June 21, 2011 in News

Ingat post saya tentang email dari Managing Editor International Tax Review, Mr. Ralph Cunningham? Untuk lengkapnya bisa dilihat di link berikut :  http://indonesianmoviecrisis.org/2011/06/14/action-brings-reaction/

Sesuai janji, saya sudah menerjemahkan Reg No 10 – 1995 , Reg No 17 – 2006 dan PER-33-2009 untuk Mr. Cunningham. Saya mengirim terjemahan versi bahasa inggris berikut file PDF yang asli. Inilah isi email tersebut :

Dear Mr. Ralph Cunningham, 
Sorry for the late follow up. I managed to squeeze some time to translate:
  1. Regulation No.10/1995 : The original regulation Cineplex 21 and the official MPA distributors have followed for the last 2 decades
  1. Regulation No. 17/2006 : The new regulation that amends Reg. No.10/1995, and
  1. PER 33/2009 : The regulation created by the Directorate General of Customs and Excise 2 years ago, focusing solely on the calculation of royalties.
 And I have included the documents mentioned above, for your perusal.
Jero Wacik, the Minister of Toursim and Culture, time and time again has emphasized that Cineplex 21 and the distributors have failed to comply to the new regulation (Reg No.17/2006), regarding royalties.
(The statement can be found here:
That’s why, based on the audit the Directorate General of Customs and Excise have made last February, 21 Cineplex and the Distributors managed to rack up a debt of 314 billion Rupiahs, for failing to pay the tax as well as the penalty fee.
In the following, are the translated paragraph from both Reg No.17/2006 and Reg No.10/1995, regarding royalites :
The article from regulation no 10/1995 regarding royalty :
Article 15, point c
The amount of royalty or licensing fee that the buyer has to pay, either directly or indirectly, as a trade condition for imported goods under valuation, as long as said royalty and licensing fee is not added to the price paid, or payable for the imported goods itself.
The article from regulation no 17/1995 regarding royalty :
Article 15, paragraph 1, point c
The amount of royalty or licensing fee that the buyer has to pay, either directly or indirectly, as a trade condition for imported goods under valuation, as long as said royalty and licensing fee is not added to the price paid, or payable for the imported goods itself.
As you can see, they’re exactly the same. And they followed WTO’s Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Customs Valuation Agreement), which can be found here :
 So, it is apparent that the good minister has failed to realize that both regulations stated the same thing about royalties.
The actual problem lies in the contents of the PER 33 2009, which can be found here: http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-33-2009.pdf
In the following, is the whole content of the PER 33 2009
(Created by the Directorate General of Customs and Excise)
Article 1
(1)   The usage of cinematography work is conducted through a cinematography works agreement:
a.      A complete handover of copyrighted materials, without any terms or conditions, including any obligations for future compensations
b.      By giving the right to use the copyrighted cinematography works to another party, in the context of publishing and/or duplicating said works or related products, with certain usage terms, such as area or time restrictions.
c.      By giving the right to use the copyrighted cinematography works to another party, in the context of publishing said works by using a profit sharing agreement, between the copyright owner and the cinema business; or
d.      By giving the right to use the copyrighted cinematography works to another party, in the context of publishing said works without the rights to publish and/or duplicate said works or any related products.
(2)   The agreements that were mentioned in the 1st paragraph are applicable for both written and unwritten agreements
Article 2
(1)   Royalty is uncounted for in the revenue gained or accepted by the holder of the copyrighted cinematography works, as mentioned in the 1st article, paragraph 1, point a & d. 
(2)   Royalty is accounted for in the revenue gained or accepted from the usage of the copyrighted cinematography works, by the party that was given the right to distribute or publish said works, as mentioned in the 1st article, paragraph 1, point b & c.
Article 3
The amount of royalty, as mentioned in the 2nd article, paragraph 2, which will be the basis for the profit tax is :
a.      Equivalent to the amount of revenue accepted or gained by the party that was given the right to distribute or publish the copyrighted cinematography works, as mentioned in the 1st article, paragraph 1, point b; and
b.      10% of the profit shared between the copyright owner and the cinema business, as mentioned in the 1st article, paragraph 1, point c. 
Article 1 differentiated the kind of copyright usage. 21 Cineplex and the distributors clealry falls in the b & c category. While the a & d category is pretty rare (a being complete confiscation or handover, while d is piracy), don’t you think?
The 2nd paragraph of article 2 clearly state and link the b & c category as the ones that has to pay the royalties. (They have to, since it is the most common and legal practice in most countries in the world)
The 3rd article describes the amount of payment that the b & c category members has to pay. If it’s b, they have to pay the whole amount. If it’s c, they have to pay 10% of the profit shared between the copyright owner and the party that was granted the right to publish or distribute the cinematography works, i.e. 21 Cineplex & the distributors.
Movie sneak previews, premieres or world exclusive viewing falls to category b, while normal, day to day cinema business falls to category c. Either way, the government will make a lot of money from both.
Aside from the unfair calculation regarding royalties, strangely enough, the PER 33 2009 hasn’t been socialized, educated, or even enforced these last two years. It started to arise after the passing of the late Mr. Sudwikatmono (the owner of 21 Cineplex) last January. After the whole commotion, the Directorate General of Customs and Excise audited 21 Cineplex and Distributors using said regulation. Thus, creating the 314 Billion rupiahs debt. 
In this writer’s opinion, there are parties in the Directorate General of Customs & Excise that are trying to get direct money from the profit made between the copyright owners and the local cinema business. Whereas the local cinema business, as well as distributors of imported films in Indonesia already had to pay 23.75% excise duty, a 10% tax to the central government and another 10 to 15% of the profit from ticket sales to regional governments.
Currently, that is all I can share to you. Thank you for your time in reading this article, and thank you for your attention in this case. 
Best regards,
Marvel Sutantio
Di email tersebut saya menjelaskan kalau UU yang selama ini dibicarakan, digembar gemborkan dan dijadikan akar permasalahan oleh Jero Wacik, Agus Martowardojo atau staff Dirjen Pajak lainnya (yaitu tidak mengikuti UU No 17 / 2006) adalah salah.Karena pada kenyataannya, UU no 10 / 1995 yang selama ini diikuti oleh pihak 21 Cineplex & para distributor, memiliki aturan yang sama mengenai perhitungan royalti, seperti yang ada di UU No 17 / 2006 tersebut. Peraturan yang benar-benar mengatur besarnya royalti adalah PER 33 2009.
Untuk isi dari PER 33 2009 bisa dibaca di email saya diatas. Tapi akan saya post lagi dalam bahasa Indonesia di post berikutnya.

Update about Hollywood movie import

Posted: June 21, 2011 in News

By Blitzmegaplex  | June 17, 2011

Detik Finance baru saja memberitakan (Kamis, 16 juni 2011) bahwa peraturan baru untuk film impor telah ditandatangani oleh Menteri Keuangandan akan diumumkan Jumat, 17 Juni 2011.

Jika laporan tersebut akurat, itu berarti salah SATU dari DUA masalah sudah terpecahkan. Namun hal tersebut belum menjamin apakah film-film Hollywood akan segera diedarkan kembali di Indonesia. Menurut informasi yang ada, dua distributor untuk film Hollywood – Camilla dan Satrya – masih belum mendapat ijin untuk kembali mengedarkan film-film tersebut hingga kewajiban pajak yang tertunda diselesaikan.

Banyak dari pelanggan kami bertanya mengenai rumor bahwa Group21 telah menciptakan sebuah perusahaan baru untuk mendistribusikan film-film Hollywood, bernama PT Omega, untuk menggantikan Camilla dan Satrya (2 distributor film yang izinnya telah ditangguhkan). Kita tidak bisa memastikan hal tersebut. Namun, Menteri Keuangan sendiri telah mendesak pihak Hollywood untuk menunjuk importir lain yang telah punya license. Oleh karena itu, kami benar-benar berharap bahwa studio Hollywood/MPAA akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik agar kita dapat segera menyaksikan film-film Hollywood kembali ke layar lebar Indonesia.

The original article can be found here : http://www.blitzmegaplex.com/en/news_detail.php?id=AR201106171001091465

Pajak Film Impor Naik 100 Persen

Posted: June 21, 2011 in News

By Gede Suardana | June 11, 2011

Nusa Dua – Pemerintah sepakat menaikkan pajak film asing 100 persen dari pajak semula. Namun, pajak film produksi dalam negeri akan diturunkan.

“Pajak, angkanya naik hampir 100 persen dari yang lama,” kata Menbudpar Jero Wacik di sela-sela Seminar Kode Etik Pariwisata Asia Pasifik di Hotel Melia, Nusa Dua, Sabtu (11/6/2011).

Kenaikan pajak film impor telah disepakati oleh Menteri Keuangan, Menbupar, Dirjen Pajak, dan importir film. “Film impor pajaknya dinaikkan. Sekarang tinggal menunggu Surat Keputusan Menteri Keuangan,” kata Jero.

Wacik menambahkan, kesepakatan lainnya adalah menurunkan pajak film produksi dalam negeri. “Pajak film dalam negeri diturunkan agar bisa lebih banyak lagi produksi filmnya,” katanya.

Hanya saja, pemerintah enggan membocorkan besaran pajak film impor yang telah disepakati tersebut. “Sudah dihitung, sudah ada kesaepakatan segitulah pajaknya yang pantas. Nanti kita sampaikan besarannya setelah SK Menkeu keluar dalam minggu-minggu ke depan,” kata Jero.

Jero berasalan kenaikan pajak film impor dilakukan setelah sekian lama tidak ada evaluasi pajak film impor dan dalam negeri.

Dengan kesepakatan tersebut, diharapkan bioskop kembali bergairah memutar film dan mendapat respon positif dari masyarakat. “Film asing masih diminati masyarakat untuk melengkapi film produksi dalam negeri,” katanya.

Namun, menurut Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), aturan yang disambut positif ini belum menjamin pihak produsen film Amerika yang tergabung dalam MPAA (Motion Picture Assosiation οf America) akan kembali memasukan film-filmya ke Indonesia.

(gds/ang)

The original article can be found here : http://us.detikfinance.com/read/2011/06/11/115048/1658150/4/pajak-film-impor-naik-100-persen