By Ramdhania El Hida | June 16, 2011

akarta – Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah menandatangani tarif baru impor film. Aturan tersebut dituang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang menyederhanakan tarif bea masuk impor film.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mengumumkan peraturan baru ini besok.

“Sudah jadi, tinggal diumumkan,” ungkap Bambang Brodjonegoro di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (16/6/2011).

Dalam aturan baru itu, Bambang menjelaskan pemerintah akan memberlakukan satu bea masuk saja untuk film impor dan mengubah pola pengenaan bea.

Menurutnya, pemerintah sepakat untuk mengubah jenis tarif film impor dari tarif ad volarum ke tarif spesifik. Tarif ad valorum adalah pajak berdasarkan persentase terhadap nilai pabean, sedangkan tarif spesifik ditentukan dengan satuan nilai barang.

Bambang menambahkan tarif spesifik yang dikenakan pemerintah terhadap film impor ini menggunakan satuan menit. Maksudnya, tarif yang dulu ditentukan dengan persentase royalti film, kini ditentukan dari berapa menit durasi film.

“Mengubah dari persentase ke spesifik,” kata Bambang.

Penyederhanaan aturan impor film ini sudah dijanjikan Menkeu Agus Martowardojo pekan lalu. Penyederhanaan impor itu khususnya pada aturan pajak dan bea masuk. Meski aturan impor bisa disederhanakan, namun pola distribusi film di dalam negeri harus dibenahi.

Dia mengingkatkan, penyederhanaan aturan itu hanya pada bidang yang menjadi kewenangannya, yakni bidang keuangan dan fiskal. Menurut Agus, dalam industri perfilman itu tidak hanya bicara aspek keuangan saja, tapi aspek pendukung lain.

“Begitu ada diskusi di aspek keuangan, itu di industri itu bicara tentang impor bahan baku atau bahan pembantu terkait dengan industri film itu juga didukung,” kata Agus.

Meski aturan impor film dapat disederhanakan, bukan jaminan bagi industri film dalam negeri bisa tumbuh, khususnya dari keberadaan bioskop yang memutar film-film.

“Tadi saja saya cek di Mataram, tidak ada satu pun bioskop. Padahal, dia adalah ibu kota Nusa Tenggara Barat,” ujar Agus.

Agus Marto menyoroti kepemilikan bioskop di Indonesia yang masih dikuasai satu kelompok saja. Menurut Agus, pengusaha bioskop yang hanya punya puluhan bioskop dalam kondisi kolaps.

(nia/dnl)

The original article can be found here : http://us.detikfinance.com/read/2011/06/16/171257/1661974/4/agus-marto-teken-aturan-baru-impor-film?f9911023

Writer’s note : Setelah saya menerima balasan dari Mr. Ralph Cunningham, tau2 muncul berita ini. Jujur saja saya tidak terlalu excited karena pernyataan hanyalah pernyataan, kalau ada hasil, ada bukti film-film MPA mulai masuk lagi, baru deh kita boleh potong tumpeng dan bebek angsa. Wong Menbudpar tercinta kita saja bisa sesumbar kasih statement tanpa ngobrol2 terlebih dulu sama Menkeu? Yah gimanapun kita tunggu saja hasil terbaiknya. Let’s cross our fingers (as always) and hope for the best, guys & girls. 

By Petrus Dabu | June 13, 2011

JAKARTA. Kementerian Keuangan akan segera menerbitkan surat keputusan mengenai ketentuan baru pajak film.

“Kita usahakan pekan ini keluar,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brojonegoro saat ditemui di DPR, Senin (13/6).

Dalam ketentuan baru ini nanti kata Bambang sistem tarif pajak film akan dihitung secara spesifik. “Spesifik itu artinya berdasarkan satuan film, misalnya berdasarkan menit. Kita tentukan tarifnya sekian per menit,” ujarnya.

Namun Bambang enggan menjelaskan lebih jauh.”Itu saja clue yang diberikan untuk sementara,” ujarnya. Dia juga enggan menanggapi soal tarif pajak film impor yang dikabarkan naik 100%.”Itu kata Menbudpar kan, nanti kita lihat pengumuman, angka persisnya tunggu pengumuman, saya enggak mau mendahului peraturan menteri,” kilahnya.

 

The original article can be found here : http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/70039/SK-pajak-film-keluar-pekan-ini

Action! brings reaction

Posted: June 14, 2011 in News

By Marvel Sutantio | June 14, 2011

Pertama maaf jarang update, tidak ada berita yang bisa ditampilkan, berita juga masih simpang siur. Tapi untuk sementara ada kabar baik yang bisa saya sampaikan to you, guys & girls. Ada email balasan dari Managing Editor nya International Tax Review (alamat resminya di sini : http://www.internationaltaxreview.com/Contact-Us.html). Ingat email yang aku kirim ke mereka bbrp waktu yang lalu? (bisa dilihat di post yang ini : http://indonesianmoviecrisis.org/2011/06/03/let-the-action-begin/ )

Nah, blak-blak aja nih, balasan dari Mr. Ralph Cunningham, sang Managing Editor itu gak muluk2. Dia cuma bilang “terima kasih sudah memberitahu saya tentang masalah ini, akan saya perhatikan masalah ini. Tolong cek kembali ke saya secara reguler.”

berikut saya sertakan screenshot dari balasan emailnya Mr. Ralph Cunningham :

Email reply from Ralph Cunningham

Screenshot of the email reply from Mr. Ralph Cunningham

Saya baru mau balas emailnya dia. Nanti kalau sudah ada balasan lagi saya kabari kalian. Rencana aku berikutnya mau kasih pdf UU no 17/2006 , UU no 10/1995 dan PER 33 2009 ke dia, berikut translation bahasa Inggrisnya, seputar keputusan mengenai royalti tersebut untuk dia lihat2 dan review. Semoga saja bisa dapat masukan dan tanggapan positif. Let’s cross our fingers dan berharap bisa dapat feedback lagi secepatnya.

Setiap akibat pasti ada sebabnya, for every Action! there’s a reaction. Ini reaksinya, ini hasilnya. Semoga bisa terus dan terus lebih baik lagi. Tetap semangat guys and girls!

Got some bad news for you guys, sayangnya kemarin itu Jero Wacik cuma cuap-cuap gak jelas. Dari informasi yang saya dapat dari insider di 21 (Salah satu pemegang saham) sendiri bilang kalau masih belum ada berita apa-apa. Jadi Aksi masih berjalan terus. Buat yang belum email ke MPA & Badan-badan perpajakan di luar negeri itu, tolong bantu kirim email lagi. Info nya ada di post yang ini : http://indonesianmoviecrisis.org/2011/06/03/let-the-action-begin/ Untuk sementara saya masih mencari badan-badan hukum atau bisnis lain yang bisa membantu. Bila sudah dapat dan sudah di email, saya akan update lagi di blog.  Tetap semangat guys & girls. Kita masih bisa memperbaiki keadaan. The fight is not over yet, but I’m sure we will win in the end. – Marvel –

By Martin Bagya Kertiyas| June 10, 2011

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo membantah pernyataan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik bahwa film Hollywood akan kembali bertayangan di bioskop-bioskop Tanah Air.

“Memangnya dia (Menbudpar Jero Wacik) yang neken (SK)? Masih mau dibahas,” tukas Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2011).

Agus menegaskan, tidak semua importir mendapatkan izin mengimpor kembali film-film Hollywood. Pemerintah belum akan memberi izin bagi importir yang masih menunggak melakukan impor film.

Agus juga menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan insentif tambahan bagi para pelaku industri film. Intensif yang saat ini diterima para pelaku industri film, dinilai telah cukup mendukung kemajuan perfilman di Indonesia.

“Kalau misalnya yang terkait dengan bea masuk royalti ini diberikan keputusan fiskalnya (insentif), belum tentu Industri film akan tumbuh dengan cepat,” tuturnya.

Dia menilai saat ini banyak kota-kota di Indonesia masih belum mempunyai gedung bioskop, padahal insentif sudah diberikan. “Tadi saja saya cek di Mataram, enggak ada satu pun bioskop. Padahal dia adalah Ibu Kota Lombok, NTB,” jelasnya.

Selain itu, dia mencurigai adanya praktek oligopoli dalam industri perfilman ini. “Total screen di Indonesia itu ada 600 screen, 500 itu dipegang satu grup, 70 dipegang satu grup, dan sisanya 30 sudah hampir kolaps,” tegas dia.

Karenanya, lanjut Agus, diperlukan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung usaha perfilman menjadi lebih sehat. “Maksud saya, kalau nanti kita keluarkan peraturan impor film dan sebagainya dari aspek keuangan sudah ada policy, tapi kan harus didukung sektornya juga,” tandasnya.
(ade)

The original article can be found here : http://economy.okezone.com/read/2011/06/09/20/466577/soal-film-hollywood-agus-marto-bantah-jero-wacik

2

By Hindra Liu | Eko Hendrawan Sofyan | June 9, 2011 

Tak lama lagi, para pecinta film asing dapat kembali menikmati sajian film-film Hollywood yang sebelumnya tak dapat masuk ke Indonesia. Berbagai film box office dunia, seperti Kungfu Panda 2 dan Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, dalam waktu dekat akan segera menghiasi bioskop di Indonesia. Pasalnya, urusan pembayaran pajak film impor kini telah dituntaskan.

“Urusan pajak film asing sudah selesai urusannya. Minggu depan barangkali sudah keluar SK (surat keputusan) Menteri Keuangan. Kita akan umumkan. Setelah itu, film asing akan terus mengalir dan melengkapi film Indonesia. Penonton akan senang melihat film Indonesia makin baik dan film asing masuk kembali,” ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik kepada para wartawan di sela-sela acara “Indonesia Young Leaders Forum” di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (9/6/2011).

Ketika ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan dari terbitnya SK Menteri Keuangan terkait perpajakan film dengan beredarnya kembali film Hollywood, Jero tak dapat menjawab secara pasti.

“Rasanya cepat. Soalnya, filmnya juga sudah banyak yang ada di sini (Indonesia),” kata Jero singkat.

Tak hanya itu, Jero mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk terus memacu perkembangan film nasional. Pajak film nasional telah diturunkan agar para insan perfilman dapat memproduksi lebih banyak film berkualitas.

“Terus, saya akan memberikan subsidi pada film-film bernuansa kepahlawanan dan membangun karakter. Kita akan lihat skenarionya,” kata Jero.

Terkait maraknya film hantu, Jero mengaku tak dapat melarangnya. “Tapi, lama-lama masyarakat akan bosen. Tak ada lagi yang menonton dan (film hantu) akan berhenti sendiri,” imbuhnya.

The original article can be found here : http://entertainment.kompas.com/read/2011/06/09/14562199/Selamat.Datang.Kembali.Film.Hollywood.

By ALWAN RIDHA RAMDANI | June 8 2011

Menteri Pariwisata dan Kebudayaan, Jero Wacik, menegaskan soal polemik impor film luar negeri sudah selesai dibahas.” Tinggal ditandatangani Menteri Keuangan,” ujar Jero Wacik usai rapat dengan anggota DPR, Rabu, 8 Juni 2011.

Ia tak bersedia menjawab pertanyaan wartawan soal poin-poin yang direvisi atau apakah masih ada sikap berkeberatan dari pengusaha serta kapan impor film terbaru bisa masuk Indonesia. “Saya akan gelar konferensi pers minggu depan,” ujarnya singkat.

Polemik pajak bea masuk ini berawal dari surat edaran Menteri Keuangan pada Januari tahun lalu. Pemerintah menerapkan bea masuk tarif film impor 23,75 persen dari royalti US$ 43 sen per rol film yang diedarkan. Pada saat yang sama pemerintah menekan pajak produksi film nasional dari 10 persen jadi 0 persen. Aturan itu dianggap memberatkan importir film.

Importir film selama ini hanya membayar bea masuk berdasarkan harga cetak salinan film. Sedangkan bea masuk atas dasar hak royalti dan bagi hasil belum dibayar. Akibatnya timbul kurang bayar atas bea masuk atas hak royalti bagi hasil sejak 1995.

Pemerintah sendiri meminta tiga importir film untuk membayar separuh dari tunggakan pajak dan denda bea masuk impor senilai Rp 310 miliar. Versi pengusaha, bea masuk hanya dapat dikenakan pada barang yang berwujud, bukan atas hak intangible good. Karena itu, bea masuk hanya hanya dapat dikenakan atas nilai kopi film. Sedangkan royalti film dikenai pajak royalti. Pengusaha menilai, jika setelah royalti film masih dikenai bea masuk, akan terjadi pungutan berganda.

The original article can be found here : http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/06/08/brk,20110608-339422,id.html

Let the Action! begin

Posted: June 3, 2011 in News

By : Marvel Sutantio | June 3rd, 2011

Pertama kali saya memulai blog ini, saya ingin membuat sebuah perubahan. Sekecil apapun itu, aku percaya, perubahan pasti bisa datang kalau kita terus berusaha. Itu juga yang saya pikirkan waktu memulai Action! karena memang sekarang waktunya mengambil tindakan, melakukan sebuah aksi, bukan hanya duduk diam saja. Aksi yang saya maksud dari awal bukan dalam konteks demonstrasi dll, melainkan untuk membawa kasus krisis film ini ke perhatian dunia internasional. Artikel Madame Dovile Daveluy di inaglobal.fr merupakan sebuah langkah pertama, namun itu saja tidak cukup. Sudah menjadi tujuan awal dan utama dari Action! untuk memberi tahu ahli pajak, bisnis, usaha atau hukum dari luar negeri untuk menyelidiki, serta menyelesaikan polemik film yang berkepanjangan ini.

Untuk itu, saya sudah mengirim email ke alamat-alamat di bawah ini mengenai krisis film. Tapi belum mendapatkan balasan dari mereka. Saya sendiri saja tidak bisa, tapi harus kita semua bersatu mengirim email ke mereka, to get their attention, untuk menyadarkan dan memberitahu mereka kalau masalah di Indonesia ini sudah berlarut-larut dan kita butuh bantuan mereka. Brothers & sisters, mari kita mulai mengirim email ke alamat-alamat berikut ini:

Yang pertama adalah MPA sendiri

Motion Picture Association of America (MPAA)

ContactUs@mpaa.org

Motion Picture International

http://www.mpa-i.org/contactus_feedbackform.html

Untuk MPA, tujuan utamanya adalah untuk meminta konfirmasi dari mereka kalau mereka tidak melakukan pemboykotan film. Karena selama ini dirjen pajak, pemerintah, menteri pariwisata, menteri keuangan dll selalu melemparkan kesalahan ke mereka, seakan-akan pihak MPA sendiir yang berupaya memboykot. Padahal dari data-data, interview dll mereka sendiri menganggap interpretasi pajak yang baru itu membuat proses impor film ke Indonesia menjadi ribet dan terlalu merepotkan (dari segi pembayaran, proses, dll). Michael C. Ellis yang merupakan presdir MPA Asia Pasifik sendiri menekankan hal tersebut, berikut menyatakan kalau selama ini pihak Indonesia (distributor, pemerintah dll) sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk selengkapnya bisa dibaca di http://indonesianmoviecrisis.org/2011/05/18/mpa-bantah-boikot-film-hollywood-ke-indonesia/

Berikut contoh email saya ke mereka:

Dear MPA of America,

My name is Marvel Sutantio. A copywriter for an multi national ad agency in Indonesia. Movie buff, blogger, fighter. Especially when it’s about tax problem that destroys whole industry and brings great loss to everyone.

I wrote this email to inquire about the Indonesian Movie Tax problem. I’m sure you’ve heard all about it since last January. From what I’ve heard and read in various sites, tabloids, news, etc is the MPA was unwilling to import movie to Indonesia due to the new interpretation of the tax regulation regarding movie royalty.

But there are also news about MPA boycotted movies to Indonesia due to the new tax, the MPA don’t want to deal with Indonesia’s distributors who had a million dollar debt to the government, etc.The point is, there are no clear, official statement from the MPA regarding the matter.

I run a blog about this Indonesian Movie Crisis. I want the public, both Indonesian, and the world to know about the truth. The tax officials in Indonesia, along with the government officials are covering up the truth and blaming the MPA, citing that the MPA are the ones denying Indonesia of imported movies. I just want to share the truth to everyone. Do you have any information about it? LIke an official statement from the MPA, A legal document, press release, anything that can clearly state that the MPA is not the source of this problem.

Btw, here’s my blog :Indonesianmoviecrisis.org

Here are the articles that covers about my blog and the movie crisis :

http://www.inaglobal.fr/en/cinema/article/uncertain-future-foreign-films-indonesia

&

http://www.thejakartaglobe.com/commentary/why-the-blank-screens-indonesia/441443

Hope to hear from you soon. Thank you for your understanding and attention.

Best Regards,

Marvel

Aksi Selanjutnya adalah mengirim email ke tax, business, trades atau law expert yang bisa membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah perubahan dan penerapan pajak yang “ngasal” seperti yang terjadi dalam kasus undang-undang perpajakan tentang royalti film. Email-emailnya sejauh ini yang saya kirim adalah ke :

Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (United Nation’s)

http://www.un.org/esa/ffd/tax/

taxffdoffice@un.org

 

Euromoney Institutional Investor PLC

http://www.internationaltaxreview.com/

http://www.internationaltaxreview.com/Contact-Us.html

rcunningham@euromoneyplc.com

mgilleard@euromoneyplc.com

sshaheen@euromoneyplc.com

ekelechava@euromoneyny.com

 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

http://www.oecd.org/

http://www.oecdobserver.org/

observer@oecd.org

 

Ini email saya ke Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters :

Dear Michael Lennard,

My name is Marvel Sutantio. A copywriter for an multi national ad agency in Indonesia. Movie buff, blogger, fighter. Especially when it’s about tax problem that destroys whole industry and brings great loss to everyone.

Maybe you’ve heard about the Indonesian Movie Crisis? Long story short, the custom officials here claimed that there’s an old regulation that’s been applied since 2006 (and also 2009) regarding tax on movie royalties. But it was never socialized, never educated or even enforced all these years. Suddenly, after the passing of Mr. Sudwikatmono, the owner of 21 Cineplex, the customs started pressing said Cinema about this regulation. First the customs accused the Cinema for not abiding the regulation, then they audited 21 Cineplex, using the new interpretation of the tax regulation, and thus “creating” an absurd amount of debt (314 billion rupiahs) for the 3 importers of 21 Cineplex (Amero Mitra, Camila Internusa and Satrya Perkasa).

Why those 3 distributors? Because they’re the big three that imported all the big movies to Indonesia. Especially Camila Internusa & Satrya Perkasa who are official MPA sanctioned distributors (in other words, the biggest money makers.)

The distributors, as well as 21 Cineplex have always followed the old regulations (No 10/1995). But there was a new one that replaced it (No 17/2006). The Directorate General of Customs and Excise have also added a new “variation” in 2009 (PER 33/2009). I have all the pdf files of those regulations if you would like to see it. I can translate it for you’d like it too

The MPA themselves found the regulations restrictive, unreasonable and strange since it’s only applied in Indonesia. No other country in the world applies that kind of tax regulations

You can read all about the whole story through my blog : Indonesianmoviecrisis.org

or through the article where me & my blog was involved :

http://www.inaglobal.fr/en/cinema/article/uncertain-future-foreign-films-indonesia

&

http://www.thejakartaglobe.com/commentary/why-the-blank-screens-indonesia/441443

Is it possible for the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters to look into this matter? There has been quite a stir among the public since this problem hasn’t been solved yet since February. The government once claimed they’ll solve it by March. But until now, there’s still no clear date or resolutions from them. Movements such as Gerakan 1 Juta (a movement of a million people) & Action! has been surfacing in FB & twitter. (@Gerakan1Juta & @imcaction) hundreds and thousands of people are unsatisfied and needs a solution.

We have been denied of our rights for entertainment and movies for months. We would be very honored and grateful if you can help look into the matter. Please help us out.

Sincerely,

Marvel Sutantio

 

Ini email saya ke Euromoney Institutional Investor PLC :

 

Dear Ralph Cunningham,

My name is Marvel Sutantio. A copywriter for an multi national ad agency, movie buff, blogger, fighter. Especially when it’s about tax problem that destroys whole industry and brings great loss to everyone.

Maybe you’ve heard about the Indonesian Movie Crisis? Long story short, the custom officials claimed that there’s an old regulation that’s been applied since 2006 (and also 2009) regarding tax on movie royalties. But it was never socialized, never educated or even enforced all these years. Suddenly, after the passing of the Sudwikatmono, the owner of 21 Cineplex, the customs started pressing said Cinema about this regulation. They audit them using the new interpretation of the tax regulation, and thus “creating” an absurd amount of debt (314 billion rupiahs) for the importers.

21 Cineplex has always followed the old regulations (No 10/1995). But there was a new one that replaced it (No 17/2006). The Directorate General of Customs and Excise have also added a new “variation” in 2009 (PER 33/2009). I have all the pdf files of those regulations if you would like to see it.

You can read all about it through my blog :Indonesianmoviecrisis.org

or through the article where me & my blog was involved :

http://www.inaglobal.fr/en/cinema/article/uncertain-future-foreign-films-indonesia

&

http://www.thejakartaglobe.com/commentary/why-the-blank-screens-indonesia/441443

Is it possible for the International Tax Review to look into this matter? There has been quite a stir among the public since this problem hasn’t been solved yet since February. The government once claimed they’ll solve it by March. But until now, there’s still no clear date or resolutions from them. Movements such as Gerakan 1 Juta (a movement of a million people) & Action! has been surfacing in FB & twitter. (@Gerakan1Juta & @imcaction) hundreds and thousands of people are unsatisfied and needs a solution.

We have been denied of our rights for entertainment and movies for months. We would be very honored and grateful if you can help look into the matter. Please help us out.

Sincerely,

Marvel Sutantio

 

Dan terakhir, email yang saya kirim ke OECD

 

Dear OECD,

My name is Marvel Sutantio. A copywriter for an multi national ad agency, movie buff, blogger, fighter. Especially when it’s about tax problem that destroys whole industry and brings great loss to everyone. 

Maybe you’ve heard about the Indonesian Movie Crisis? Long story short, the custom officials claimed that there’s an old regulation that’s been applied since 2006 (and also 2009) regarding tax on movie royalties. But it was never socialized, never educated or applied all these years. Suddenly, after the passing of the Sudwikatmono, the owner of 21 Cineplex, the customs started pressing said Cinema about this regulation. Movie importers linked to 21 Cineplex and the Directorate General of Customs & Excise have been debating about it ever since.

You can read all about it through my blog :
Indonesianmoviecrisis.org

or through the article where me & my blog was involved :
http://www.inaglobal.fr/en/cinema/article/uncertain-future-foreign-films-indonesia
&
http://www.thejakartaglobe.com/commentary/why-the-blank-screens-indonesia/441443

Is it possible for the OECD to look into this matter. There has been quite a stir among the public since this problem hasn’t been solved yet since February. The government once claimed they’ll solve it by March. But until now, there’s still no clear date or resolutions from them. Movements such as Gerakan 1 Juta (a movement of a million people) & Action! has been surfacing in FB & twitter. (@Gerakan1Juta & @imcaction) hundreds and thousands of people are unsatisfied and needs a solution.

We have been denied of our rights for entertainment and movies for months. We would be very honored and grateful if you can help look into the matter. Please help us out.

Sincerely,
Marvel Sutantio

Demikian email-email yang saya kirim. Intinya saya cuma menjelaskan ke mereka perihal penetapan UU perpajakan atas royalti film. Bagaimana distributor 21 Cineplex & 21 Cineplex sendiri sudah mengikuti UU No. 10/1995 tapi dengan adanya perubahan di UU No. 17 / 2006 dan penambahan Peraturan Dirjen Pajak PER/33/2009, ada perubahan terhadap perhitungan royalti. Saya juga mengatakan kalau selama ini tidak pernah ada sosialisasi ataupun pemberitahuan apapun mengenai pajak tersebut. Tahu-tahu awal tahun ini, setelah Bapak Sudwikatmono meninggal, mereka menggalakan UU tersebut dan memaksa melakukan audit (tentu saja dengan undang-undang yang baru) sehingga “menciptakan” utang ke para distributor film tersebut.

Brothers & Sisters, mari kita mulai mengirim email ke mereka juga. Satu orang satu email, untuk menyuarakan pendapat kita ke dunia internasional mengenai hal ini. Please no spamming, tolong jangan gunakan kata-kata kasar. Kita menyampaikan vote kita, menyampaikan pendapat kita ke mereka, sekaligus meminta bantuan mereka untuk membantu kita, membantu Indonesia menyelesaikan krisis film ini.

Semoga aksi kita ini membuahkan hasil, let’s do our best!