Update about Hollywood movie import

Posted: June 21, 2011 in News

By Blitzmegaplex  | June 17, 2011

Detik Finance baru saja memberitakan (Kamis, 16 juni 2011) bahwa peraturan baru untuk film impor telah ditandatangani oleh Menteri Keuangandan akan diumumkan Jumat, 17 Juni 2011.

Jika laporan tersebut akurat, itu berarti salah SATU dari DUA masalah sudah terpecahkan. Namun hal tersebut belum menjamin apakah film-film Hollywood akan segera diedarkan kembali di Indonesia. Menurut informasi yang ada, dua distributor untuk film Hollywood – Camilla dan Satrya – masih belum mendapat ijin untuk kembali mengedarkan film-film tersebut hingga kewajiban pajak yang tertunda diselesaikan.

Banyak dari pelanggan kami bertanya mengenai rumor bahwa Group21 telah menciptakan sebuah perusahaan baru untuk mendistribusikan film-film Hollywood, bernama PT Omega, untuk menggantikan Camilla dan Satrya (2 distributor film yang izinnya telah ditangguhkan). Kita tidak bisa memastikan hal tersebut. Namun, Menteri Keuangan sendiri telah mendesak pihak Hollywood untuk menunjuk importir lain yang telah punya license. Oleh karena itu, kami benar-benar berharap bahwa studio Hollywood/MPAA akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik agar kita dapat segera menyaksikan film-film Hollywood kembali ke layar lebar Indonesia.

The original article can be found here : http://www.blitzmegaplex.com/en/news_detail.php?id=AR201106171001091465

Advertisements
Comments
  1. Aboth says:

    Mas Marvel, saya salah satu yang peduli dengan masalah ini. Saya pun tidak mengerti dengan rumitnya proses penyelesaian pajak film impor ini (mungkin karena sudah lelah dengan simpang siurnya pemberitaan yang ada).

    Berdasarkan informasi yang sudah saya dapatkan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan.
    1. Tidak ada asap tanpa api. MPA menyetop distribusi film karena Distributor di Indonesia tidak bisa/dilarang mengimpor.

    2. Kenapa Distributor Indonesia Dilarang? karena mereka tidak membayar/menangguk pembayaran pajak sejak pertengahan 90-an.

    3. Kenapa baru ditagih sekarang?beredar kabar 3 distributor utama memiliki hubungan khusus dengan pemerintah ORBA. sehingga disaat pemerintah sekarang, mereka ditagih.

    4.Kenapa Distributor tidak mmbayar saja? Karena Jumlahnya besar, mereka tidak mau rugi juga.

    nah kalo begitu saya pesimis permasalahan ini akan beres dalam waktu dekat. Kembali lagi berdasar rumor yang mungkin dapat diterima adalah kita para penonton film yang datang ke bioskop akan menanggung semuanya. Kalaupun hal ini bisa selesai, para penonton akan mambayar tiket yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.

    semoga saja rumor itu tidak benar dan kita penikmat film bioskop bisa segera menyaksikan tayangan menghibur dan berkualitas.

    Terima Kasih,

    *Mas boleh copy isi blognya buat di posting di blog saya?

    • Sama Mas Rizky, menurut saya tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Berikut saya coba memberikan pendapat saya berdasarkan point-point Mas Rizky :

      1. Menurut saya MPA tidak mau dan tidak bisa mengimpor karena selain 2 distributor resminya (Camilla Internusa & Satrya Perkasa) tersandung masalah piutang, PER 33 2009 ( http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-33-2009.pdf ) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak juga sangat merugikan, karena menurut Peraturan Dirjen Pajak tersebut, pemegang hak cipta + distributor entah harus membayar semua revenue dari penayangan berbasis waktu atau ketentuan tertentu, atau 10% dari keuntungan penayangan normal. Hal ini didukung dengan fakta bahwa MPA sendiri membantah memboikot film ke Indonesia. Mereka malah mengakui kalau selama bertahun-tahun Indonesia (dan tentunya 2 pihak yang merupakan distributor resmi mereka) sudah mengikuti aturan yang berlaku. http://www.tempointeraktif.com/hg/film/2011/02/23/brk,20110223-315477,id.html

      2. Ini yang menjadi misteri juga, isu ini sudah muncul sejak awal krisis film ini dimulai. Bisa saja memang kenyataannya begitu, bisa juga cuma isu yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengubah pandangan masyarakat ke 21 Cineplex, menyudutkan mereka dan menempatkan mereka sebagai pihak yang bersalah. Nah, kalau memang benar mereka tidak membayar selama belasan tahun sekalipun, pertanyaan paling utama, kenapa pihak aparat, Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan tidak mempermasalahkan hal tersebut hingga sekarang ini? Apa ada bukti audit, laporan pajak, dll yang menunjukkan secara eksplisit claim tersebut? BIla ada, harusnya ini sudah menjadi kasus perdata tingkat nasional. Mereka sudah seharusnya ditindak secara hukum, dimasukan penjara, disidang dll. Bukan malah bernegosiasi segitu lama dari januari hingga juli sekarang. Katakanlah mereka menyuap pihak aparat supaya tidak ditangkap. Berarti memang maaf-maaf kata, pihak aparat, Dirjen Pajak & Kementerian Keuangan RI kita tidak kalah korupnya. Menurut saya intinya kedua pihak belum tentu, dan kemungkinan sama-sama “tidak baik”. Tinggal siapa yang lebih berani saja.

      3. Menurut saya, kalau memang mereka mau menagih di pemerintahan sekarang, mereka sudah menagih sejak Pak SBY menjadi presiden tahun 2009 kemarin, betul bukan ? Kenyataanya baru awal januari kemarin mereka menagihnya. Andaikata benar karena meninggalnya Almarhum Bapak Sudwikatmono, apa saja yang dilakukan oleh Dirjen Pajak & Kementrian keuangan selama 2 tahun terakhir ini? Almarhum Soeharto saja bisa disidang dan dikasus dulu, tapi mengapa pihak 21 tidak dikasus juga? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang tidak akan bisa didapatkan dengan jelas jawabannya.

      4. Menurut saya selain jumlahnya besar, “utang” itu “diciptakan” dari hasil audit yang dilakukan pihak Dirjen Pajak. Kalau mereka mengaudit pendapatan 21 Cineplex dengan PER 33 2009 tersebut, tidak heran kalau tiba-tiba muncul “utang” dan denda karena kelalaian membayar hutang dengan total hingga 314 triliun rupiah.

      Mungkin saya terkesan seperti membela pihak 21 Cineplex dan distributornya, tapi dalam hal ini saya rasa Mas Rizky pun harus akuin kalau memang pihak Dirjen Pajak juga memiliki andil tidak baik dalam seluruh krisis film ini. PER 33 2009 saja sudah merupakan fakta paling utama. Karena mereka masih menginginkan hasil keuntungan dari profit pihak cinema, walaupun pihak pemerintah sudah menerima pajak bea 23.75%. 10% lagi untuk pemerintah dan 10-15% untuk pemerintah daerah atas dasar pajak penghasilan dari penjualan tiket. That’s obviously too much tax on a single item or rights, don’t you think?

      Soal pihak penonton yang menanggung, menurut saya itu tidak terhindarkan. Kalau pihak pemerintah tetep kekeuh, bersikeras mengenakan pajak besar itu, maka pihak penonton pasti yang akan menanggung. Bukan pihak pemegang hak cipta or 21 Cineplex sendiri. Saya juga berharap pemerintah mau consider ulang dalam menetapkan pajak yang tinggi tersebut, karena meski MPA setuju sekalipun, beban pajak itu pasti akan jatuh juga ke masyarakat. Jujur saja saya lebih rela bayar pajak dalam negeri mahal ketimbang harus ke Singapur bela2in hanya demi nonton film. Ngapain juga kasih duit ke negara tetangga? Gitu aja sih

      Oke, maaf sudah menulis panjang lebar. Terima kasih sudah mau membaca dan terima kasih juga untuk pendapat dan tanggapannya. Soal di posting di blog, tentu saja boleh. Silahkan saja Mas Rizky. Sekali lagi, terima kasih.

  2. rizky says:

    Penjelasannya sangat informatif, tanggapan mas dari poin 1 s/d 4 membuka mata saya akan “aksi di belakang layar” pihak2 tersebut. Oh ada satu lagi mas, menurut Mas apa mungkin kasus ini (di)muncul(kan) pertama kali oleh pihak sineas dalam negeri? (tanpa bermaksud menyalahkan mereka)

    Mengenai pajak yang akan ditanggung masyarakat, saya setuju dengan pendapat mas. Tapi mungkin akan membuat masyarakat ekonomi menengah kebawah berpikir dua kali, yang akhirnya mereka akan beranggapan “betapa mahalnya mendapatkan hiburan”.

    Terima kasih mas Marvel. Tanggapan mas akan saya sebar luaskan agar masyarakat awam (seperti saya) bisa memahami keadaan yang terjadi sekarang. Saya akan selalu mendukung aksi Mas. Terima kasih.

    • Syukurlah kalau jadi jelas dan clear Mas Rizky. Saya hanya menyampaikan pendapat saya berdasarkan fakta-fakta yang saya tahu dan penjelasannya. Iya, soal “dibalik layar” menurut saya kedua-duanya (21 & Dirjen Pajak) mungkin sama-sama salah. Tapi dalam kasus kali ini, yang faktanya lebih jelas terpampang adalah pihak DIrjen Pajak / Pemerintah yang salah or lalai, karena:
      – PER 33 2009 yang jelas-jelas merugikan, tumpang tindih dengan bea lain & tidak ada aturan serupa di negara belahan dunia manapun
      – TIdak adanya sosialisasi, pemberitahuan ke publik, atau penegasan PER 33 2009 tersebut sejak pembuatannya 2 tahun yang lalu.
      – Ketidak konsisten-an Jero Wacik, Agus Martowardojo, Pihak Dirjen Pajak serta orang-orang pemerintah dalam memberikan penjelasan mengenai UU apa yang dilanggar
      – MPA sendiri menyatakan tidak memboikot dan mengakui kalau Indonesia (21 & Distributor) sudah mengikuti aturan yang berlaku selama bertahun-tahun
      – Audit dan pemeriksaan pajak yang “tertunda”. Waktu memang relatif, tidak ada angka pasti, tapi kalau benar dr 2009, apa saja yang dilakukan DIrjen Pajak selama ini?

      Sekali lagi, saya tidak membela pihak 21 & distributor. Kalau memang ada bukti jelas pelanggaran para distributor tsb, dan Dirjen pajak / Pemerintah benar secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, mengapa mereka tidak menjabarkannya secara jelas ke publik? Bukankah mereka bisa memperkarakannya secara perdata?

      Soal dimunculkan oleh siapa, saya sendiri tidak ingat bagaimana awalnya, siapa yang “menembak” duluan. Seingat saya dulu muncul berita kalau ada uu bea cukai baru untuk film, lalu pihak Cinema 21 (Pak Noorca M Massardi) yang menanggapi melalui artikel di Kompas dan liputan-liputan lain. Tapi faktanya sudah jelas bahwa pihak Dirjen Pajak yang mulai “menegaskan” aturan baru tersebut dibalik layar dan pengumuman minim info ke publik.Karena awalnya cuma dibilang ada aturan pajak baru untuk film. Tapi kemudian (1 bulan kurang lebih) baru pihak Dirjen Pajak dan pemerintah menegaskan bahwa tidak ada aturan baru, melainkan penerapan aturan lama dan distributor / 21 Cineplex lalai mengikutinya sejak dahulu. Inkonsistensi ini yang mencurigakan dan aneh banget.

      Soal pajak yang dibebankan ke masyarakat, memang begitu adanya Mas Rizky. Berat tapi benar adanya. Ditulis oleh Pak Noorca M Massardi sendiri : http://bit.ly/kJVevb (Ini artikel bahasa indonesia dari detik yang waktu itu saya terjemahkan, link aslinya masi ada dan bisa dibuka, tapi layoutnya gak beraturan). Pihak Hollywood, MPA dll bisa-bisa saja tetap memasukan film ke Indonesia, tapi tentu saja semua beban pajak yang tinggi itu pasti akan dibebankan ke masyarakat. Sekarang saja banyak yang cukup berduit pergi ke Singapura, bela-belain demi menonton film. Dan nampaknya persepsi film adalah komoditi mahal itu akan segera ada di Indonesia. Kenyataan pahit yang bagaimanapun harus kita hadapi bersama, Mas Rizky.

      Terima kasih juga Mas Rizky, semoga bisa bermanfaat untuk Mas Rizky dan orang-orang yang membaca blog Mas Rizky. Terima kasih juga untuk dukungannya, semoga kita semua berhasil melewati krisis film ini, dan bisa kembali menonton film MPA seperti dulu, dengan harga tiket yang tidak terlalu mahal. Amin.

      Sekali lagi, terima kasih.

    • Lily says:

      Wheeovr wrote this, you know how to make a good article.

  3. Boss says:

    You’re the one with the brains here. I’m watcnihg for your posts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s