Bagaimanakah penjelasan gamblang dan konkrit?

Posted: July 4, 2011 in News

By Marvel Sutantio | July 4th, 2011

Baru-baru ini saya membaca di kaskus, di threat “[Breaking News] MPAA decided to stop distributing films for Indonesian market” halaman 396 & 398, tentang blog saya yang mengupas mengenai PER 33 2009. Di sana saya melihat agan Edwin05032009 & arga_hidayat memberi komentar kalau isinya salah, tidak jelas, misinformed, dll. Nah pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kritikannya, saya akuin saya bukan ahli hukum atau perpajakan. Saya hanya penulis blog yang sudah cukup kesal dengan tidak transparannya pemerintah dan tidak konsistennya mereka dalam menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu saya berusaha mencari jawabannya sendiri dan sekedar membagi hasil penemuan saya, serta memberi pendapat saya.

Info mengenai PER 33 2009 juga saya dapatkan dari artikel Bapak JB Kristanto di http://filmindonesia.or.id/post/sengketa-pajak-royalti-film Mengutip kata-kata nya : “Ini sudah berjalan selama dua tahun terakhir. Sebelum itu tidak ada potongan pajak penghasilan royalti itu. Seorang produser film yang mengedarkan filmnya pada Januari 2009 tidak terkena potongan, karena peraturan baru keluar 4 Juni 2009. Dengan demikian, berita yang menyebutkan bahwa ada penunggakan pajak sejak 1995 seperti dikatakan Direktur Teknis Kepabeanan Heri Kristiono (Kompas, 22 Februari 2011) agak diragukan kebenarannya. Begitu juga: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata yang memperkirakan kurang bayar pungutan atas royalti film impor selama dua tahun terakhir sekitar Rp 30 miliar dari 1.759 (?) judul film (Tempo, edisi 53/39. 28 Februari 2011). Sementara Menteri Keuangan hanya menyebut 250 judul selama dua tahun dengan tunggakan Rp 30 milyar (Kompas, 25 Februari 2011). Nilai tunggakan pajak ini belum termasuk denda. Jumlah judul film terakhir ini lebih masuk akal, karena setahunnya film impor yang masuk sekitar 180 judul. Artinya: ada sebagian yang sudah membayar.”

PER 33 2009 itu pun biarpun hanya sebuah peraturan Dirjen pajak, tapi begitu menentukan perhitungan royalti film. Bukan UU No 17 2006, apalagi UU 10 1995. Lagipula seperti yang saya tulis, PER 33 2009 itu mengapa tidak pernah dibahas sama sekali oleh Jero Wacik, dkk? SK Menteri itu pun cuma penetapan bea tunggal saja bukan? Dan jelas bukan SK itu yang diributkan dan berlarut-larut dalam perhitungan pajak semenjak 2 tahun yang lalu. Saya rasa semua orang pun, biarpun bukan ahli hukum atau perpajakan sekalipun, bisa menyepakati hal tersebut.

Mengenai pendapat saya di post tentang penyerahan hak cipta tanpa syarat dll itu hanya pendapat saja, sebuah contoh yang terpikir dan pendapat yang saya berikan. Tidak lebih, tidak kurang. Supaya tidak salah paham atau kaprah lagi, saya mengajak agan Edwin05032009 & arga_hidayat , whenever you guys read this, untuk memberikan penjelasan secara gamblang, konkret dan selengkap-lengkapnya mengenai hukum, pajak dan semua hal yang berhubungan dengan permasalahan krisis film ini. Bisa melalui komen, atau email saya langsung. Tolong berikan link-link lengkap dari pajak.go.id, file-file pdf aturan yang relevan, rangka urutan hukumnya, dll. Nanti akan saya post dan jabarkan semua di post yang baru. Jadi saya dan semua yang membaca blog ini bisa mengerti. Besar harapan saya penjelasan agan berdua bisa meng-clear kan semua kesimpang siuran yang ada. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran ke masyarakat, baik masyarakat Indonesia, maupun masyarakat dunia, mengenai kasus krisis film ini. Dan tentunya, berupaya mencari solusi terbaiknya. Saya tunggu email dan kabar baiknya. Terima kasih sebelumnya.

 

Advertisements
Comments
  1. Arga Hidayat says:

    Bung, saya sudah terima undangannya. Terima Kasih banyak. Sebelum kita berdiskusi lebih sehat (dan sopan tentunya*), apakah Bung sudah terlebih baca tulisan ilmiah saya berikut ini:
    http://sokngertipajakfilm.blogspot.com/2011/06/analisis-yuridis-pengenaan-pungutan.html

    Dan sebelum memulai diskusi, saya ingin melurukan satu hal: Saya juga juga sama dengan Bung Marvel yang merasa dirugikan dengan masalah film MPAA ini. namun saya rasa tulisan anda tidak pada proporsinya karena tidak didasarkan pada pemahaman yang “utuh” terhadap masalah ini, jadi jangan tempatkan saya pada oposisi ya 😀

    • Terima kasih banyak juga sudah mereply Pak Arga Hidayat,… err ato mo dipanggil mas, bang or something? Tentu, memang diskusi dan penjabaran yg sehat dan sopan yang saya inginkan juga. Apalagi ini kan untuk disebarkan ke masyarakat. Supaya mengerti duduk persoalannya.

      Wow, pertama liat panjang sekali, memang bener2 tulisan ilmiah yang detil hahaha. Ntar saya baca lebih jelasnya lagi. Dari yang saya baru baca, rupanya permasalahannya di Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 3/PJ/2011 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasukan Film Impor (“SE Dirjen Pajak”) ya? Sama sebenarnya hanya karena self assessment aja jadinya bisa “diakalin”? Dari yang saya scroll2 dan baca2 sekilas, asli saya salut sama karya ilmiah Pak Arga, gokil abis detilnya, bisa sampe lengkap data2 penghitungan pajak royalti terhadap film impor nya, saluuttt 😀 Satu-satunya yang saya sesalkan kenapa Pak Arga tidak menyebarkannya melalui lebih banyak media seperti FB, Twitter, Dll, jadi bisa lebih banyak dari kita yang tahu. Yang jelas informasi Pak Arga ini penting sekali. Terlalu penting malah kalau tidak disebarkan. Kalau boleh tahu, selama ini cuma dari kaskus saja kah?

      Dalam hal keutuhan dan proporsi, saya pasti mengakui kalo saya sendiri tidak memiliki informasi yang mendetail ataupun komprehensif. Saya hanya menggunakan informasi yang bisa saya dapatkan, menganalisa dan memberi pendapat serta menarik konklusi dari data-data terbatas yang saya miliki. At least saya ingin Pak Arga tahu kalau saya tidak pernah bermaksud memprovokasi atopun mengarang-ngarang. Semua saya selalu tampilkan dan utarakan dengan reasoning & evidence. Tentu saja saya juga ga mungkin jadiin Pak Arga oposisi, apalagi Pak Arga punya reasoning yang didukung data / evidence lengkap seperti itu hahahaha 😛

      Well yang pasti saya akan pelajari dulu karya tulis Pak Arga, supaya lebih mengerti lagi. Abis itu baru deh kita diskusi. Selanjutnya hasil diskusi kita dan isi karya tulisan Pak Arga nanti akan saya rangkum dalam point2 lalu saya tunjukan ke Pak Arga dulu. Kalau memang sudah oke, baru saya post di blog. Ok deh, untuk sekarang segitu dulu. Thanks a lot yak Pak Arga.

  2. moot says:

    Edwin05032009 itu cuman orang sok tau yang merasa paling bener yang tinggal di Canada, dia ngga tau perasaan para movie mania di Indonesia dia ngga tau kondisi di Jakarta atau Indonesia, dia cuman sok bijak sok merasa paling bener sementara dia hidup enak di Canada sana. Jadi jangan tanggapin dia DO NOT FEED THE TROLL !!!

    • Really? saya sendiri tidak pernah hangout di forum Movie kaskus, jadi tidak tau orang-orangnya. Jujur saya kaget u bilang gitu, dari tulisannya seakan-akan si Edwin itu terlihat ngerti banget soal hukum, dari cara dia mengomentari isi blog saya? Ok gan, kalau dia emang troll sih saya juga ga bakal mungkin dukung hehehe. Thanks untuk info nya ya

  3. Edwin says:

    Yth Sdr Marvel, terimakasih saya juga sudah membaca undangannya. Namun sebelum saya memulai, ini yang di atas (@moot) kenapa juga “menyampah” di blog orang. Kalau “moot” merasa ingin terkenal, silakan lakukan di forum Kaskus yang bebas. Harap diingat, ini blog seseorang yang berarti rumah seseorang di mana kita harus menghormati pemiliknya. Shame on you, my friend.

    Untuk Marvel, hal sederhana yang bisa dibayangkan dari penerapan pajak royalty tersebut adalah apabila Mr. X baru pulang dari Italia dengan membawa sebuah lukisan baru buatan Suparman Da Vinci. Mr. X membelinya dengan harga $1000. Harga bahan dasar pembuatan lukisan itu tidaklah seberapa, karena hanya dibutuhkan kanvas dan cat minyak. Yang membuat harganya menjadi mahal ada niali karya cipta si pelukis.

    Ketika sampai di Indonesia, Mr. X dapat melaporkan biaya bea masuknya dengan dua cara, yakni:

    1. Hanya melaporkan harga bahan dasar kanvas dan cat minyaknya, yang menyebabkan bea masuk menjadi murah.

    atau

    2. Melaporkan harga asli saat dia beli ($1000) akibat nilai karya ciptanya si pelukis. Ini akan berakibat bea masuk ayng dibayarkan akan tinggi.

    Ketika dia menjual kembali lukisan tersebut bisa saja harga di Jakarta akan jatuh lebih tingi lagi dari $1000 sehingga menghasilkan keuntungan berlipat buat pemiliknya.

    Melihat dua hal di atas, maka dirancanglah suatu skema “Pajak Royalty” sehingga terjadi pembagian keuntungan yang proporsional antara importir (pemilik lukisan) dan negara.

    Itulah gambaran sederhana dari situasi saat ini. Apa yang dilakukan oleh Camilla, Satrya dan Amero adalah melakukan impor film (produk yang memiliki karya cipta), namun hanya membayar bea masuk impor bahan bakyu filmnya, yakni pita seluloid. Ini sama dengan melakukan skema pembayaran seperti no 1 di atas. Saat ini materi pita seluloid dikenakan bea masuk $0.43/meter.

    Dapatkah anda bayangkan bahwa kedepannya bioskop tidak lagi menggunakan pita seluloid, namun digital. Dalam hal ini tidak ada lagi hitungan per-meter tersebut. Jika tetap mengadandalkan dengan aturan yang alma maka negara akan semakin kecil mendapatkan bagian. Untungnya aturan yang baru merubah perhitungan dari panjang (meter) menjadi (durasi (menit).

    Di situlah alasannya kenapa pajak royalty tersebut diperlukan. Mungkin akan ada yang bertanya bukankah sudah ada pajak (retribusi) hiburan. Memang benar ada, namun itu adalah jarah dari pemerintah daerah.

    Jangan heran bahwa di negara-negara majupun, terjadi pajak yang ebrtumpuk-tumpuk seperti ini. Ada yang menyebutnya GST (Goverment tax) utnuk pemerintah pusat, yang kemudian masih ditambahkan dengan PST (Provincial Tax) atau setara Pemda di Indonesia.

    Terimakasih

    Edwin

  4. Arga Hidayat says:

    Just “Arga” is fine 🙂
    Well, ,mengenai Bung Edwin, saya rasa dia memang menjadi public enemy karena visinya yang tidak sejalan dengan sebagian besar audiens di forum Kaskus tersebut, tapi Bung Edwin “tahu persis apa yang dia bicarakan”. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana Bung Edwin, mungkin Bung Marvel bisa lihat di histori postingannya d forum tersebut.

    Terima kasih atas apresiasi Bung Marvel terhadap tulisan saya. Saya juga kagum sama anda yang perhatiannya sedemikian besar terhadap masalah film impor ini. Walau mungkin persepsi kita agak berbeda terhadap masalah ini, tapi kontribusi riil anda dengan membuat blog semacam ini yang lebih memungkinkan terjadinya perubahan daripada sebagian orang yang bisanya cuman mengeluh tanpa menghasilkan perubahan apa2, blog anda yang sudah mendapatkan perhatian dunia internasional sangat layak diacungi jempol. Mudah2an benar2 membaca perubahan yang nyata ya terhadap masalah ini. Mari kita buktikan arti dari tulisan terhadap perubahan 😀

    Mengenai mengapa saya tidak membagikan tulisan tersebut secara lebih luas, mungkin dikarenakan saya sendiri dengan kesibukannya tidak terlalu memiliki waktu untuk itu. Mungkin Bung Marvel bisa membagikannya lebih luas? Ya, saya selama ini karena alasan personal memang cuman aktif di Kaskus.

    Oh ya, mungkin tulisan berikut dari member Kaskus bisa dijadikan bahan buat Blog Bung Marvel:
    http://hiburan.kompasiana.com/film/2011/03/01/dalam-kaitan-film-hollywood-mengapa-pajak-royalty-itu-perlu/
    http://hiburan.kompasiana.com/film/2011/06/16/menaikkan-pajak-impor-film-melanggengkan-oligopoli-bioskop/
    http://hiburan.kompasiana.com/film/2011/06/18/benarkah-pajak-film-dinaikkan-atau-malah-justru-turun-banyak/

    Regards
    Arga

  5. Edwin says:

    Terimakasih Arga untuk penjelasannya, sehingga Sdr Marvel mungkin akan merasa lebih nyaman membaca tulisan saya di atas, ketimbang sebelumnya “dibumbui” oleh provokasi penulis “moot”. Sayang sdr Moot menyembunyikan jatidirinya sehingga berkesan lempar batu sembunyi tangan. Untungnya teknologi penulusuran IP sudah sangat maju, sehingga saya dapat mengetahui persis siapa moot tersebut. Moot adalah seorang designer provokasi di berbagai forum, khususnya Kaskus untuk menghasut masyarakat agar menjauhi pemerintah dan negaranya sendiri.

    Hal inilah yang banyak ditemukan di berbagai termpat saat membahas film Hollywood yakni munculnya upaya provokasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Awal dari provokasi ini tentunya adalah ucapan Noorca Massardi yang menyebutkan “Hollywood akan memboikot distribusi Film ke Indonesia”.

    Tapi ternyata yang dimaksud adalah MPAA atau big-6, padahal Hollywood itu terdiri dari banyak studio lainnya seperti MGM (terkenal dengan film-film klasik), Weinstein, United Artists (serial James Bond), Dimension Films, Dreamworks SKG (film-film Steven Spielberg), Lionsgate, Summit Entairtainment (pemain baru yang banyak mengeluarkan box office), Miramax, dll, dll. Mereka semua tidak termasuk dalam big-6 dan tetap menyalurkan fllm ke Indonesia.

    Namun di banyak tempat yang terjadi adalah “histeria” massal yang terjadi akibat provokasi tersebut. Memang big-6 belum mengirimkan film-filmnya, tetapi apakah kita menjadi begitu ekstrim dengan mencerca pemerintah sendiri, padahal oknum hitamnya adalah mereka yang tidak bayar pajak, yakni Camilla dan Satrya yang tergabung dalam jaringan 21.

    Distributor film itu ada 9 di Indonesia, selain kelompok 21 ada Jive (Blitz), Parkit Films, dll. Kenapa mereka tetap dapat mendistribusikan film? jawabannya pendek: karena mereka membayar pajak! Sederhana saja kan?

    Lalu sekarang hanya karena “birahi” menonton Harry Potter dan Transformer 3, kita menjadi antipati dengan pemerintah sendiri dan mendadak menjadi SANGAT pro-AS? C’mon man….. kita sudah merdeka sekian lama, kok cara berpikirnya malah kembali mundur? Jika dalam hal penguasaan tambang di Papua oleh PT Freeport kita sangat anti-AS dan meminta pemerintah mengambil alih tambang tersebut, lalu saat berkaitan dengan film MPAA yang juga asal AS kenapa kita bersikap sebaliknya?

    Ini kan ciri khas orang yang hanya memperjuangkan “their comfort zone”. Saat di masalah PT Freeport kita tidak merasakan langsung nilai manfaatnya, maka kita bisa bersuara keras. Tetapi saat itu menyentuh kenikmatan kita, maka kita hanya membela keseneangan kita saja?

    Itulah yang banyak terjadi saat ini di berbagai forum, terutama Kaskus dan Facebook… dan tentu saja moot sendiri (atau dikenal juga dengan agan “K”)

    Terimakasih

    Edwin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s